MARHABAN YA RAMADHAN 1434 H. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita. Serahkan zakat Anda kepada Organisasi Pengelola Zakat yang terpercaya.


Seminar dan Peluncuran Buku Standardisasi

Seminar dan Peluncuran Buku Standardisasi

audiensi dg FPG

Training Standarisasi Mutu OPZ Tahap II

Training Standarisasi Mutu OPZ Tahap II

Peresmian Masjid Al Barkah Cigalontang, Tasikmalaya.

Peresmian Masjid Al Barkah Cigalontang, Tasikmalaya.

Silaturrahmi dg Direktur Zakat Yang Baru

Silaturrahmi dg Direktur Zakat Yang Baru

Up Grading Pengetahuan Zakat bagi Para Dai

Penganugerahan ISR Award 2010

Penganugerahan ISR Award 2010

Rapat Kerja Tahun II

Peresmian Pembangunan SDN 02 Timbalun, Padang

ToT Intermediate sebagai tindaklanjut dari ToT Basic

ToT Intermediate sebagai tindaklanjut dari ToT Basic

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Tasik

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Tasik

Training standarisasi mutu OPZ Gelombang II di Bandung

Training standarisasi mutu OPZ Gelombang II

Audiensi dengan Dirjen Bimas Islam Depag

Audiensi dengan Dirjen Bimas Islam Depag

Audiensi Pengurus FOZ dengan Komisi VIII DPR RI

Audiensi FOZ dengan Komisi VIII DPR RI

Audiensi FOZ dengan Fraksi Partai Golkar

Audiensi dengan Fraksi Golkar DPR RI

Pertemuan Dewan Syariah OPZ, Pengurus FOZ dan IAI

Pertemuan DSN MUI, IAI, Dewan Syariah OPZ

Audiensi dengan FPKS

Audiensi dengan FPKS

Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini secara simbolik meletakkan batu pertama

Peletakan batu pertama pembangunan SDN 02 Timbalun, Bungus, Padang

Walikota Padang, Fauzi Bahar bertindak sebagai narasumber, bersama Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini, pa

Pembentukan Forum Zakat Wilayah Sumatera Utara. Acara ini dibuka oleh Wakil III Gubernur Sumatera Ba

Penyerahan Laporan OPZ secara kolektif dari FOZ kepada Direktorat Zakat Depag

Beberapa pengurus FOZ melakukan audiensi dengan Dir Pajak membicarakan ttg apakah amil membayar paja

Ketua FOZ sedang mendengarkan penjelasan Direktor Pajak, Syarifuddin Alsah di Kantor Pajak, Jl.Gatsu

Segenap Pengurus FOZ melakukan monitoring PSAK Zakat di IAI

Silaturahmi ke Baitul Maal Hidayatullah (Anggota FOZ)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Forum Zakat dengan Badan Legislasi DPR RI

Usai pelaksanaan ToT, peserta, trainer dan fasilitator foto bersama sebagai kenangan

Sebanyak 23 peserta ikuti pelaksanaan ToT

FOZ IMZ Tanda Tangani Nota Kesepahaman Riset & Pengembangan Zakat

Penandatanganan Nota Kesepahaman FOZ - IMZ

Audiensi Synergy Center FOZ dengan Wali Kota Padang

Synergy Center FOZ ; Pusat Koordinasi dan Informasi Bencana di Sumatera Barat

Synergy Center FOZ

Sekolah Rusak

Para undangan silaturrahmi antar OPZ

Silaturrahmi antar OPZ

Foto bersama para penerima ISR Award

Foto bersama peserta Rakor Fozwil

Rapat Koordinasi Fozwil

Serah Terima Jabatan

Pelantikan dan Raker I FOZ

Pelantikan dan Raker I FOZ

Peserta Munas V FOZ

Seminar-seminar saat Munas

Peserta Munas V FOZ

Sambutan atas nama Gubernur Jawa Timur

Pembukaan Munas V FOZ

World Zakat Forum 2009 : Steering Committe Meeting

Stand FOZ di Festival Ekonomi Syariah II

Stand FOZ di Festival Ekonomi Syariah II

Kerjasama dan dukungan Oganisasi Zakat International

MoU kerjasama dan dukungan IZO

Diskusi RUU Zakat

Monitoring PSAK Zakat

Pembekalan Tim Standarisasi

Tim Penyusun PSAK Zakat

Silaturahmi Dirjen 1

Detail Artikel

Big Image

Bisakah Panitia Zakat Musiman Disebut Amil? -:- 2010-12-03 13:33:36

Bisakah Panitia Zakat Musiman Disebut Amil?
Oleh Noor Aflah dan Mustolih

Setiap kali datang bulan suci Ramadhan maka serentak akan bermunculan kepanitiaan yang menamakan diri sebagai amil zakat. Amil zakat ini kemudian mengumpulkan shadaqah wajibah (zakat mal dan fitrah) maupun shadaqah thatawwu’/sedekah sunah (infaq maupun sedekah). Banyak di antara mereka yang menyiapkannya dengan segala perangkatnya sehingga terlihat profesional, namun tak sedikit pula yang hanya bersifat insidentil dan tak lebih sekadar didorong oleh rutinitas yang telah berjalan puluhan tahun. Setiap kali Ramadhan datang, lalu membentuk kepanitaan zakat, begitu seterusnya. Lalu, setelah Ramadhan lewat, lantas kepanitaan itu bubar dengan sendirinya (ad hoc). Kondisi semacam ini, tentu sangat sulit untuk diukur sejauhmana kredibilitas dan akuntabilitas para amilnya. Bagaimana dana yang dikumpulkan itu. Akankah sampai pada mereka yang berhak menerimanya? Beruntung, jika dikelola dengan baik dan amanah serta sesuai syariat. Lalu bagaimana jika mereka tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang mumpuni dalam pengelolaan zakat? Akankah hal ini dibiarkan berlarut-larut. Sehingga rukun Islam, berupa penunaian zakat oleh setiap orang yang sudah berkewajiban, justru dikelola oleh orang yang kurang kompeten di bidangnya? Kondisi ini dapat memberi dampak citra kurang baik terhadap lembaga dan amil yang benar-benar serius dan profesional dalam mengelola zakat.

Bulan Ramadhan memang tak hanya identik sebagai bulan untuk meningkatkan rutinitas ibadah melainkan juga dianggap sebagai momentum yang tepat untuk melatih kepekaan sosial. Menariknya, tatkala sebuah kebaikan ditunaikan pada saat itu pahala berlipat-lipat menanti sebagaimana yang disebutkan dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas ra, ia berkata : "Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan, saat beliau ditemui Malaikat Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Ramadhan, lalu membacakan kepadanya Al-Qur'an. Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus.
 
Hadis di atas ternyata juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan menambahkan redaksi, "Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya,”. Lantas al- Al-Baihaqi juga punya riwayat yang tak berbeda dengan tambahan dari Aisyah ra : "Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadhan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta.". Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah SWT membuka kran seluas-luasnya dengan menebar kemurahan dengan membagi bulan Ramadhan menjadi tiga bagian keutamaan yaitu rentang sepuluh hari pertama sebagai curahan kasih sayang (rahmat), sepuluh hari kedua merupakan masa ampunan (maghfirah), dan sepuluh hari terkahir menjadi ajang pembebasan dari api neraka (‘itqu min al-nār). Anugerah lain yang diturunkan Allah SWT adalah hadirnya sebuah malam yang sangat istimewa yaitu malam Lailatul Qadar (yang memiliki bobot kebaikan sama dengan seribu bulan). Dengan rentetan keunggulan di atas setiap muslim diharapkan mampu mencapai satu titik untuk menggapai sebuah derajat yang disebut insan fitri (kesucian).

Nash-nash di atas itulah yang lantas menjadi magnet yang sangat kuat bagi ummat Islam guna meningkatkan kualitas amal dan ibadah. Karena pada sebelas bulan lainnya Allah SWT tidak memberikaan ‘previlege’ yang begitu rupa sebagaimana yang melekat pada bulan Ramadhan. Ini pun hanya diberikan pada umat Nabi Muhammad SAW dan tak pernah berlaku pada ummat sebelumnya. Maka wajar tatkala Ramadhan tiba, banyak orang yang berusaha berlomba-lomba menggenjot kualitas dan kuantitas amal ibadah. Yang paling nyata dan mudah dijumpai sedikitinya tercermin melalui sikap kedermawanan sosial yang muncul hampir secara serentak di seluruh seantero penjuru kota hingga pelosok desa, di mana ummat Islam menggunakan Ramadhan sebagai waktu yang tepat menunaikan zakat, baik berupa zakat wajib (zakat mal dan zakat fitrah) maupun sedekah sunnah (infaq dan shadaqah). Kedua hal itu sepertinya mendadak menjadi trend.
 
Di Indonesia khususnya, di saat masyarakat tengah bergairah menunaikan zakat  bersamaan itu pula biasanya muncul gerakan pengelolaan zakat musiman yang selalu mengiringi bulan Ramadhan, yaitu menjamurnya sekelompok masyarakat yang membentuk panitia dadakan (ad hoc). Keberadaan kepanitiaan itu seraya mendapuk dirinya sebagai amil zakat, yakni satu di antara delapan asnaf (golongan) penerima zakat.

Hampir di setiap masjid maupun musholla secara serentak akan membentuk kepanitiaan zakat. Bahkan hingga di pelosok-pelosok kampung-kampung masjid maupun mushalla juga menjadikan kepanitiaan sebagai basis utama tempat pengumpulan zakat, infak dan sedekah. Hebatnya, kepanitiaan ini bukan saja menerima penyaluran zakat fitrah, namun juga menerima penyaluran zakat maal. Radius cakupannya juga tidak cukup warga sekitar atau jamaah masjid tempat di mana lokasi mereka berada, tapi secara agresif berusaha mengepakkan sayap menyasar masyarakat muslim secara umum. Bahkan sebagian besar di antaranya berani memasang spanduk di pinggir-pinggir jalan yang isinya mengajak masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya kepada panitia yang dibentuk oleh mushalla atau masjid tersebut. Fenomena seperti ini makin tak terbendung tatkala hal yang mereka lakukan ‘dilindungi’ dan tidak pernah ada aturan yang mengatur mereka, karena dianggap sebagai tradisi yang telah puluhan tahun mengakar, dan dianggap menyalahi aturan yang telah ada.

Antara Panitia dan Amil Zakat
Amil dan panitia semestinya dua kata tersebut perlu diperjelas. Karena baik kata amil maupun panitia tentu mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. Dalam literatur fikih, amil adalah orang yang mempunyai kriteria tertentu dan memenuhi persyaratan dalam hal pengumpulan, pengadministrasian dan penyaluran zakat. Tugasnya tidak ringan. Karena harus mencatat, mengadministrasikan dan menyalurkan zakat kepada orang yang tepat, sesuai yang disebutkan di dalam Al Quran, yakni kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Oleh karena amil haruslah dipandang sebagai orang yang memiliki kriteria khusus dan tanggungjawabnya berat, maka barulah amil boleh mengambil hak dari zakat yang dikumpulkan itu. Hak yang diperbolehkan untuk diambil oleh amil, sebagian besar ulama mengatakan sebesar satu perdelapan bagian atau 12,5%. Dengan asumsi masing-masing bagian dari 8 golongan itu mendapatkan bagian sebesar seperdelapan. Jumlah ini sangat besar. Bahkan lebih besar jika dibandingkan dengan pengelolaan dana di lembaga keuangan, seperti bank, yang hanya mengambil untung sebesar lima persen. Karena jumlah yang besar itulah, maka seorang amil disyaratkan harus orang yang benar-benar menguasai tentang fikih zakat, memahami tentang manajemen baik penghimpunan maupun penyaluran zakat dan mengetahui tentang pengorganisasian dan pengadministrasian zakat. Jika seorang amil tidak amanah dan belum mempunyai bekal keilmuan yang cukup di bidang-bidang yang terkait langsung dengan zakat, sementara ia sudah mengambil bagian seperdelapan dulu, maka jelas tidak imbang antara kapasitas dan hak yang mereka ambil itu. Begitu juga akan sangat dikhawatirkan terjadinya penyelewengan dana yang dikumpulkannya itu.

Sementara sebuah kepanitiaan zakat, belum tentu mempunyai kriteria yang dipersyaratkan di dalam pengumpulan zakat. Panitia tak ubahnya sekelompok orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas suatu kegiatan (dalam hal ini pengumpulan zakat). Mereka hanya ditunjuk oleh pengurus tanpa mempertimbangkan kriteria dan kapasitas sebagai seorang amil yang dipersyaratkan. Mereka bekerja mengumpulkan zakat saat bulan Ramadhan saja (temporer). Setelah bulan Ramadhan berlalu maka kepanitiaan ini dengan sendirinya bubar. Tentu sangat sukar mengukur sejauh mana akuntabilitas dan kredibilitas kepanitiaan semacam ini. Hal ini sangat mengancam terhadap keberadaan mustahik yang semestinya menjadi prioritas utama. Sebab dua hal tersebut sangat mutlak untuk menjadi fondasi utama bagi segala pengorganisasian zakat. Yang kegiatan utamanya mengumpulkan donasi dari kantong ummat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang seharusnya menerima. Belum lagi pengelolaan zakat ini sangat beririsan dengan nilai-nilai yang bukan saja profan (duniawi) melainkan memiliki dimensi keakhiratan (profetik). Tanggungjawabnya bukan hanya di dunia saja. Tuntutan pertanggungjawaban di akhirat pun akan dimintai.

Jika kepanitiaan zakat yang ada di masjid-masjid salah dalam pengelolaan, seperti contoh mereka tidak selektif dalam memilih anggota kepanitiaan maka bisa jadi orang-orang yang tidak faham tentang fikih zakat akan turut serta dilibatkan dalam kepanitiaan, sementara mereka tidak tahu apa-apa tentang bagaimana mengelola zakat. Begitu juga bisa terjadi kurang hati-hatinya panitia dalam menentukan kriteria warga / mustahik yang berhak menerima zakat. Fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Karena akan mengakibatkan pada salahnya pengelolaan dan penyaluran zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat malah diberi zakat, sedangkan orang yang berhak menerima zakat justru tidak menerima haknya itu.

Di pihak lain sudah cukup banyak organisasi pengelola zakat resmi yang bermunculan di mana-mana bahkan memiliki jejaring di berbagai wilayah. Organisasi pengelola zakat ini ada yang dikukuhkan, ada pula yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya secara legal formal telah diakui dan disahkan oleh pemerintah keberadaannya. Andai saja zakat yang dikumpulkan oleh kepantiaan tadi disalurkan melalui lembaga zakat resmi tentu jumlahnya sangat besar. Manfaatnya juga sangat besar. Terutama untuk membantu masyarakat miskin yang jumlahnya saat ini terus bertambah.

Mestinya, antara organisasi pengelola zakat dengan kepanitiaan zakat di masjid bisa bekerjasama dan bersinergi. Di antaranya, dengan mengajukan kepanitiaan sebagai mitranya dalam mengumpulkan zakat. Dengan mengajukan sebagai mitra, maka kepanitaan akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu sebelum mereka terjun mengelola zakat. Kepanitiaan akan bekerja sepanjang waktu. Tidak hanya musiman di bulan Ramadhan saja. Sekaligus mensosialisasikan zakat secara kontinyu kepada masyarakat luas, terutama kepada warga di sekitar masjid berada. Dengan demikian, kesadaran warga akan menunaikan zakatnya tidak hanya muncul di bulan Ramadhan saja, melainkan di bulan-bulan lainnya mereka juga sadar akan zakat yang harus mereka keluarkan. Karena zakat dikeluarkan tidak hanya di bulan Ramadhan, tapi di bulan lain, ketika syarat wajib mengeluarkan zakat sudah terpenuhi, maka seseorang wajib mengeluarkan zakatnya.

Oleh karena itu, antara amil zakat dan panitia zakat Ramadhan, tidak bisa disamakan. Karena keduanya memiliki kapasitas, fungsi, dan implikasi yang berbeda. Seorang dapat ditunjuk sebagai panitia zakat tidak harus memiliki kriteria serta kecakapan yang ketat sehingga bisa sembarang orang terlibat. Berbeda dengan amil zakat harus ada syarat-syarat tertentu sebelum seseorang memegang mandat mulia tersebut. Pendapat ini disampaikan oleh Nasrun Haroen. Guru besar ushul fikih dan pernah menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama ini membedakan antara amil dan panitia zakat. Panitia zakat bisa sembarang orang tapi amil zakat mempunyai criteria khusus. “Syarat jadi amil itu rumit, dia harus muslim, profesional, akuntabel, dan transparan,” katanya. Selain itu ada dua syarat lainnya yaitu amanah dan jujur. Amanah artinya bahwa harta zakat benar-benar terlindungi sedang jujur mengandung pengertian bahwa zakat tersalur kepada mereka yang berhak.

Pendapat tersebut selaras dengan apa yang disampaikan Yusuf Qardawi (1997:545) yang menyatakan bahwa amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya. Demikian juga mulai dari pencatat, sampai kepada para penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Ditambahkan oleh Qardawi bahwa mereka hendaknya diangkat oleh pihak negara dan digaji darinya.

Dalam UU No 38 Tahun tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dipertegas dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 sangat jelas disebutkan siapa yang disebut amil. Ada BAZ (Badan Amil Zakat) ada juga LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dengan mengacu pada peraturan ini, maka konsekwensinya, kepanitiaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia tidak bisa disebut sebagai amil zakat serta memiliki kesempatan menjadikan mereka lantas mendapat bagian dari dana zakat yang mereka kumpulkan itu. Apalagi saat ini baik BAZ maupun LAZ sudah dibentuk dan berada di mana-mana. Demikian dikatakan oleh Nasrun Haroen.

Amil Harus Diangkat Pemerintah?
Sementara pakar tafsir M.Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan Al Quran menyebutkan seorang amil haruslah mereka yang diangkat sebagai petugas oleh pemerintah. Namun pendapat ini, menurut Quraish dilonggarkan oleh beberapa ulama khususnya al muta’akhirin semacam Abu Zahrah. Menurutnya, amil adalah mereka yang bekerja untuk mengelola zakat, menghimpun, menghitung, mencari orang-orang yang butuh (asnaf), serta membagikan kepada mereka. Di sini tidak terlihat adanya syarat pengangkatan Imam. Namun demikian, Abu Zahrah tidak meniadakannya, tapi melonggarkanya, yang terlihat pada pernyatatannya : “pada dasarnya zakat dikumpulkan semuanya oleh pemerintah atau yang mewakilinya”

Salah satu bentuk pengorganisasian zakat yang diusulkan dia adalah melalui organisasi kemasyarakatan tetapi yang dawasi oleh pemerintah. Tapi, meski beberapa ulama berpendapat bahwa amil tidak harus diangkat atau ditunjuk penguasa, namun semua ulama sependapat bahwa keterlibatan imam dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kebijaksanaan yang terpuji.

Mengacu pada pendapat Abu Zahrah ini, panitia zakat dapat dikategorikan sebagai amil zakat. Dalam operasionalisasinya, mereka harus diawasi oleh pemerintah. Pengawasan oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah di tingkat yang paling bawah, semacam pemerintah desa. Sementara untuk menjamin ke-amanah-an dan kemampuan amil dalam pengelolaan zakat, mereka harus dipilih oleh orang yang bisa dipercaya. Panitia zakat harus ditunjuk oleh wakil-wakil atau tokoh (ahlul halli wal aqdi) dari seluruh unsur yang ada dalam masyarakat. Sebelum dilakukan penunjukan, kriteria panitia zakat harus ditentukan juga. Agar tidak sembarang orang bisa ikut terlibat dalam kepanitiaan ini.

Proses ini dilakukan untuk menjamin akurasi dan kehati-hatian dalam menunjuk seseorang sebagai panitia zakat di bulan Ramadhan. Jangan sampai zakat jatuh dikelola tangan pihak yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup, baik secara fikih maupun secara manajemennya.

Memang, pada masa awal Islam, para amil diangkat langsung oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada masa pemerintahan Ustman bin Affan, kebijaksanaan pengumpulan zakat diubah. Harta yang dizakati dibagi dalam dua kategori, yaitu amwal zhahirah (harta benda yang dapat diketahui jumlah datau nilaia oleh pengamat, seperti kekayaan yang berbentuk binatang atau tumbuh-tumbuhan) ; dan amwal bathiniyah (harta yang tidak dapat diketahui oleh pemiliknya sendiri). Pada masa Nabi SAW, para sahabat menyerahkan amwal bathiniyah itu kepada beliau untuk kemudian beliau serahkan kepada amil agar dibagian sesuai dengan petunjuk agama. Tetapi pada masa Usman, karena harta kekayaan telah sedemikian melimpah, dan demi kemaslahatan bersama.
 
Pendapat lainnya disampaikan Fathurrahman Djamil, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam menyikapi panitia zakat ‘Ad Hoc’. Dia menyoroti kepanitiaan zakat yang muncul di bulan Ramadhan ini umumnya bersifat pasif. Hanya menunggu muzaki yang datang ke masjid dan tidak mau mensosialisasikan secara aktif kepada warga. Guru Besar yang juga menjabat sebagai Ketua STIE Ahmad Dahlan ini bersandar dengan dalil pembukaan surat At-Taubah ayat 103. Dalam makna kata ‘khudz’ yang berarti ‘ambillah’ mengandung arti aktif. Artinya tatkala kepanitian hanya cuma menunggu kedatangan muzakki pada saat Ramadhan hal ini tak dapat dibenarkan.

Bahkan pada masa Rasulullah sendiri dikenal adanya kepanitiaan khusus yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang disebut su’āt, pemungut zakat. Pada masa itu mereka yang bekerja menjadi su’āt adalah orang-orang yang telah mendapatkan mandat dan ‘SK’ secara khusus dari Rasulullah SAW sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jika hal tersebut dijadikan sebagai pedoman maka seyogyanya kepanitiaan musiman yang muncul dalam jangka waktu temporer tersebut mestinya tidak perlu ada.

Memang, jika dilihat dengan menggunakan kacamata fikih an sich mereka bisa dikategorikan sebagi amil karena telah memenuhi dua unsur fundamental yaitu melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluruan. Tetapi gejala ini tak bisa lama-lama dibiarkan. Lebih-lebih gejala semacam itu juga mulai merambah bukan saja zakat fitrah namun wilayah zakat mal yang jika dibiarkan tentu sangat berbahaya bagi perkembangan masa depan dunia zakat secara keseluruhan. Karena bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap amil yang bekerja secara serius. Mula-mula nilainya kecil tetapi lambat laun akan menggelinding besar seperti bola salju yang akan memporakporandakan tatanan yang sudah ada.

Panitia Zakat Amilin Ad Hoc
Pendapat berbeda disampaikan oleh Amin Suma. Guru besar dan dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini meminta arif dan realistis dalam menyikapi fenomena amil musiman seraya menekankan tiga hal penting. Pertama dari sisi historis, keberadaan amil musiman itu sudah menjadi kebiasaan bahkan tradisi yang sudah sekian lama berurat akar di tengah masyarakat. Saking lamanya maka sampai-sampai tak tahu pasti kapan pertama kali tradisi seperti itu mulai tumbuh. Sebab pada zaman penjajahan pun kegiatan pengumpulan zakat seperti itu sudah bermunculan di mana-mana.

Kedua, lahirnya UU Nomor 38 tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat baru muncul belakangan. Itu artinya sebelum UU tersebut lahir tidak ada regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan zakat, lebih utamanya terkait dengan ke-amilannya. Ketiga, problem lain yang paling nyata adalah di satu sisi ada kesadaran yang tumbuh di kalangan ummat Islam bahwa zakat wajib dikeluarkan, tetapi mereka kebingungan untuk menyalurkannya kepada siapa. Maka dari pandangan tersebut bisa diambil benang merah bahwa munculnya amil musiman tersebut lahir karena dua faktor yaitu tuntutan keadaan dan panggilan keagamaan. 

Argumentasi syariatnya pun bisa menggunakan berbagai macam kaidah mislanya al-adah muhakkamah, bahwa adat bisa dijadikan sebagai pedoman hukum. khudzil ‘afwa wa’mur bil ma’ruf. Lebih-lebih budaya di masyarakat kita masih banyak wa’mur bil ma’ruf belum banyak yang melakukan wanha ‘anil munkar dalam hal ini pemerintah. Jika dilarang malah akan banyak menimbulkan konsekwensi dan ekses-ekses negatif. Sederhananya kegiatan kepanitiaan ini adalah kreativitas masyarakat.

Seyogyanya memang hal semacam ini diberikan perhatian oleh pemerintah. Akan tetapi pada faktanya sebelum munculnya UU Pengeloaan Zakat yang terjadi pada pemerintah adalah melakukan pembiaran. Sehingga masyarakat mencoba untuk melakukan kreasi sendiri yang tentu dengan cara dan metode masing-masing. Jika sudah begitu maka ditinjau dari segi fiqih apa yang dilakukan oleh amil musiman tersebut menjadi sah karena bisa dikategorikan dalam keadaan dharurat. Karenanya, Amin Suma menegaskan bahwa panitia zakat tetap disebut sebagai amilin, tapi amilin ad hoc (sementara). “Untuk sementara ini panitia zakat di bulan Ramadhan dapat disebut amilin, tapi ad hoc,” tegas Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta.

Hukum semacam ini bisa dianalogikan dengan mengacu pada persoalan pernikahan, sebelum lahirnya UU Perkawinan nikah tetap sah. Dengan kata lain praktik pengumpulan zakat amil musiman menjadi sah adanya tentu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya.

Lalu bagaiamana melihat persoalan ini pasca munculnya UU Pengelolaan Zakat? Ternyata dalam UU tersebut tidak secara jelas mengatur persoalan ini. Sebaliknya karena pengumpulan zakat musiman seperti itu juga sebagai sesuatu yang makruf maka seyogyanya jika kelak akan ada peraturan mestinya dianggap sah sampai kemudian ada ada keputusan yang mengatakan bahwa kegiatan semacam itu tidak sah atau ada upaya untuk menata secara lebih baik. “Pengumpulan kegiatan zakat sesederhana apapun tetap bisa dikategorikan sebagai kegiatan amil. Termasuk tatkala terjadi kegiatan musiman menjelang Idul Fitri,” tandas profesor yang juga aktif sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI ini. Dengan begitu orang-orang yang menjadi pegiat dalam kepanitiaan zakat juga berhak mendapat bagian sesuai dengan kategori amil, sebab Islam tak membolehkan adanya perlakuan aniaya. Hanya saja perlu ditegaskan adanya pertangungjawaban yang jelas.

Dukungan atas pendapat ini juga datang dari Huzaimah Tahido Yanggo. Pakar Fikih Perbandingan ini menandaskan pada masa Rasulullah yang disebut amil adalah orang yang mengumpul dan membagikan zakat. “Yang namanya panitia itu kerjanya sama saja dengan amil. Semua urusan yang terkait dengan kegiatan pengumpulan zakat disebut amil. Itu dua sebutan yang memiliki pengertian yang sama. Termasuk yang di kampung-kampung,” papar Direktur Pasca Sarjana Institute Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta ini.

Meski demikian Huzaimah memberikan catatan yang cukup penting dalam melihat perkembangan dunai zakat sekarang ini. Sebab pada zaman sekarang ada orang-orang yang bergiat hanya melakukan pengumpulan zakat saja tanpa melakukan distribusi. Begitu pula dengan panitia menurutnya ada dua jenis yaitu panitia yang sudah digaji sehingga mereka tak patut disejajarkan dengan amil alias tak mendapatkan bagian zakat. Dalam kategori ini misalnya saja yang terjadi dengan BAZIS DKI Jakarta, para petugas yang melakukan pengumpulan zakat adalah pegawai Pemda yang sudah digaji (PNS). Jika dilakukan di luar jam dinas kerja tentu akan ada hitungannya. Tetapi kalau kegiatan tersebut dilakukan pada jam kerja maka akan dianggap sebagai pegawai Pemda. Karena mereka adalah orang-orang yang sengaja ditempatkan di pos tersebut. Kedua, ada kepapanitiaan yang memiliki kesamaan derajat dan fungsi dengan amil yaitu orang-orang yang tak mendapat gaji yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat sehingga mereka berhak disebut sebagai mustahik. “Panitia yang ada di kampung-kampung sana masuk dalam kategori ini. Tentunya mereka lebih sederhana dalam membentuk panitia,” tegasnya.

Jalan Tengah
Pengumpulan zakat pada bulan Ramadhan khususnya zakat fitrah selama ini memang terkesan cair, kurang terkontrol bahkan cenderung terjadi persaingan yang tidak sehat. Dalam satu wilayah atau desa saja bisa ada lebih dari satu panitia sehingga ada kesan saling berebut mencari pengaruh. Akibatnya terjadi kebingungan dari muzaki kemana akan mempercayakan menyalurkan zakat. Kondisi ini makin diperkeruh dengan  kealpaan aturan untuk dijadikan sebagai pedoman. Karena, kalau kita teliti lebih detil lagi, sampai sekarang memang belum ada aturan yang jelas soal kepanitiaan zakat Ramadhan ini. Maka dari itu langkah yang sekarang perlu di tempuh adalah dengan cara mendirikan BAZ (Badan Amil Zakat) di tingkat desa dan kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih satu sama lain.

Dari sisi ini Fathurrahman Djamil mencoba menawarkan pendapat yang lebih longgar bahwa saat ini masih ada ruang untuk mentolelir keberadaan panitia zakat ad hoc yang sudah terlanjur menjamur. Karena toh dalam UU Zakat maupun aturan-aturan yang lebih rendah yang ada di bawahnya belum mengatur secara tegas keberadaan kepanitian yang menamakan dirinya sebagai amil zakat. Dikhawatirkan manakala ada upaya radikal yang langsung mengarah pada pengaturan (formalisasi) tentang panitia zakat dalam lembaran UU justru akan menimbulkan gejolak. Dikhotomi antara LAZ berbasis ormas dan non ormas pun sudah tidak kontekstual karena dalam batas-batas tertentu dan sudah ada beberapa LAZ yang non ormas terlihat bekerja secara profesional. Oleh karenanya, di masa-masa mendatang pengaturan tentang zakat harus dilakukan secara komprehensif. Jangan sampai perubahan UU zakat justru memunculkan kesan rebutan kepentingan dana zakat antara pemerintah dan swasta. Selain itu campur tangan pemerintah yang terlalu jauh juga akan menimbulkan persoalan baru.

Pendapat serupa disampaikan Maratua Simanjutak. Ketua BAZ Propinsi Sumatera Utara ini mengambil jalan tengah dengan mengangkat panitia amil zakat menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat. Keberadaan UPZ sebagai perwakilan BAZ di masing-masing kecamatan. Cara ini sekaligus menyosialisasikan keberadaan amil zakat resmi pemerintah sampai di tingkat masjid dan mushalla. Dengan harapan ke depan seluruh amil zakat di Indonesia merupakan petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sekaligus memiliki kompetensi yang tepat sesuai kriteria amil yang sesungguhnya. Serta mempunyai akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.


Dibaca : 1162 Kali

Share this article on:

Berita Terbaru

Amil Zakat Kena Pajak? -:- 2013-07-20 20:52:58
JAKARTA - Amil zakat adalah petugas pengelola zakat. Ia bisa disamakan seperti pekerja pada profesi lainnya. Dari profesinya itu amil mendapatkan imbalan berupa gaji yang bernilai ekonomis. Dalam ketentuan PPH 21, setiap orang yang sudah yang memiliki penghasilan di atas PTKP maka dikenakan pajak penghasilan. Statemen tersebut disampaikan Waskito Nugroho, Kasi PPH Orang Pribadi, Dirjen Pajak, Kemenkeu di hadapan pengurus Forum Zakat (FOZ), Kamis, 30 Mei di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta Selatan. Waskito menambahkan, ada hubungan kerja antara amil dengan lembaga/badan amil zakat. Dari hubungan kerja itulah amil zakat tidak termasuk pengecualian obyek pajak, sebagaimana yang disebutkan pasal 4 ayat (3) UU No.36 tahun 2008.  Lain halnya dengan badan/lembaga amil zakat, ia termasuk yang dikec....
Selengkapnya

Kolom Ketua :

Artikel :

ImagePotensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat

Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabe

ImageMenata Kesiapan BAZNAS & LAZ Menanggulangi Kemiskinan Pasca UU Pengelolaan Zakat 2011

Mulai akhir tahun 2011 kita memiliki Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu No. 23 tahun 2011. Salah

ImageSinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat

Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dal

Agenda :

ImageSeminar Undang-Undang Zakat
Seminar UU Pengelolaan Zakat 2011. Tempat segera diinformasikan

ImageUNDANGAN TERBUKA UNTUK LAZNAS DAN LAZDA
FOLLOW UP PENGESAHAN UU ZIS 2011

Artikel :

ImagePotensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat

Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabe

ImageMenata Kesiapan BAZNAS & LAZ Menanggulangi Kemiskinan Pasca UU Pengelolaan Zakat 2011

Mulai akhir tahun 2011 kita memiliki Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu No. 23 tahun 2011. Salah

ImageSinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat

Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dal

Peraturan Zakat :

ImageKeputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Th. 2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI   NOMOR D / 291 TAHUN 2000   &

ImageKep Menag No. 373 Pengganti 581
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG N

ImageKep Menag 581
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 581 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG N

Polling!
Silahkan ikuti polling berikut


Saat ini, beberapa Organisasi Pengelola Zakat tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Apa harapan Anda?
DIkabulkan seluruh uji materiilnya
Dkabulkan sebagian pasal-pasalnya
Ditolak seluruhnya.
Tampilkan Polling  | Lihat Hasil  | List Polling



Fatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /home/ilmupcom/public_html/forumzakat.net/right.php on line 255