RUU Zakat Selesai Dua Kali Masa Sidang -:- 2010-02-08 08:53:06

Audiensi FOZ dengan FPKS
RUU Zakat Selesai Dua Kali Masa Sidang
 
Amandemen UU Pengelolaan Zakat kini sudah menjadi RUU (Rancangan Undang-Undang) Prioritas tahun 2010. Ini artinya RUU Zakat menjadi target yang harus diselesaikan DPR di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun ini. Jika tidak bisa diselesaikan maka kinerja DPR, terutama Komisi VIII, akan dipertanyakan dan ditegur oleh audit DPR. Demikian dikatakan Rahman Amin, anggota DPR dari Fraksi PKS di hadapan perwakilan pengurus FOZ, Kamis 21 Januari yang melakukan audiensi di Ruang Rapat FPKS, DPR RI Senayan Jakarta.

Target penyelesaian RUU ini menurut Rahman, adalah selama dua kali masa sidang. Atau sekitar enam bulan. Masa sidang RUU Zakat, juga sudah dijadwalkan secara rutin oleh Bamus (Badan Musyawarah) DPR. ”Jika dua kali masa sidang tidak selesai, maka akan diperpanjang lagi satu masa sidang,” ujar Rahman. Di samping itu, mengingat RUU ini adalah inisitif DPR maka yang berkewajiban menyiapkan konsep draft-nya adalah anggota dewan. Sementara konsep lain, hanya sekedar dijadikan pembanding.

”Jadi tidak usah khawatir, konsep yang dipakai adalah konsep DPR. Sementara konsep dari pemerintah hanyalah sebagai pembanding. Sama seperti usulan konsep dari teman-teman yang hadir saat ini (FOZ dan lain-lain, yang saat itu hadir dalam audiensi, red),” imbuh Rahman yang didampingi anggota dewan lainnya. Semua stakeholder zakat, termasuk pemerintah akan dimintai masukan dan dicatat serta diinventarisir sebagai usulan yang dijadikan pembanding pada saat pembahasan nanti.

Amandemen UU Zakat merupakan suatu keharusan dan menjadi cita-cita bersama para stakeholder zakat. Tujuan amandemen ini tidak lain agar bagaimana pengelolaan zakat ke depan dapat lebih baik. Salah satu bentuk perbaikan yang didambakan oleh Rahman adalah keterlibatan beberapa Departemen. Di antaranya Departemen Keuangan dan Departemen Sosial.
 
Kenapa Departemen Keuangan, kata Rahman, sebab pengelolaan zakat terkait dengan pengumpulan uang. Jalur yang tepat dalam struktur pemerintahan adalah Departemen Keuangan. Sementara penyalurannya adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, maka Departeman Sosial-lah yang paling tepat menjalankan. Maka ketika zakat berada di Departemen Agama, menurut Rahman, ini menjadi rancu dan kurang tepat. Apalagi jika dibandingkan dengan pengelolaan zakat di luar negeri, jelas berbeda jauh. Di Timur Tengah, zakat dan wakaf dikelola oleh satu departemen tersendiri, sementara di Indonesia hanya dikelola oleh sebuah direktorat. Belum lagi masalah anggaran, jika hanya dikelola direktorat, maka sudah pasti anggarannya kecil, tapi jika dikelola oleh departemen, maka sudah barang tentu anggarannya lebih besar.

Jika pola kerjasama antar departemen dirasa sulit, maka altenatif lainnya adalah dengan membentuk lembaga negara, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum). “Memunculkan lembaga negara seperti KPU juga bisa menjadi alternatif,” kata dia. Karena dengan adanya lembaga seperti ini, akan mempunyai independensi yang kuat. Peran yang dimiliki juga cukup strategis, termasuk dalam hal menggali zakat di BUMN.

Lagi-lagi jika memuculkan lembaga negara seperti KPU masih juga dirasa sulit, alternatif terakhir adalah dengan mendorong peran BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai regulator dan pengawas. Syaratnya, BAZNAS dibiayai sepenuhnya oleh negara. “Katakanlah diberi anggaran 300 miliar saja, Baznas sudah berwibawa. Dia bisa membuat standarisasi, dia bisa memberikan pelatihan,” urai Rahman.

Usulan FOZ
Pada kesempatan tersebut, Forum Zakat (FOZ), yang hadir diwakili Ketua Umum, Ahmad Juwiani dan Ketua Bidang Pengembangan Kapasitas & Advokasi, Pamungkas Hendra Kusuma, memberikan beberapa masukan konsep amandemen UU Zakat.

Sedikitnya ada tujuh poin penting usulan yang diberikan. Pertama, wajib zakat adalah orang dan badan. Kedua, munculnya sanksi bagi muzaki yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sanksi tersebut berupa pembayaran atas zakat yang ditinggalkan pada periode sebelumnya, ditambah sanks administratif sebesar 10 persen. Ketiga, regulator, pengawas dan koordinator dilakukan oleh Badan Zakat Indonesia (BZI). Nama BZI diidentikkan dengan nama BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang sudah ada saat ini. Keempat, zakat sebagai penguran pajak tetap dimasukkan di dalam UU, sama seperti UU sebelumnya, namun secara tegas disebutkan bahwa zakat sebagai pengurang pajak di sini adalah zakat sebagai pengurang pajak langsung, bukan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak seperti yang disebutkan UU sebelumnya. Kelima, operator zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dengan demikian tidak ada nama LAZ ataupun BAZ. Keenam, adanya sanksi bagi lembaga selain organisasi pengelola zakat (OPZ) yang mengumpulkan zakat. Bagi pemungut zakat selain OPZ diharapkan agar berubah menjadi ULZ (Unit Layanan Zakat) yang menginduk kepada OPZ yang ada. Ketujuh, adanya sanksi bagi OPZ yang lalai dalam melakukan pencatatan zakat yang dihimpunnya.

Di akhir pertemuan audiensi yang diikuti juga oleh IMZ dan BPZIS Bank Mandiri, Ahmad Juwaini selaku Ketua Umum FOZ menitipkan beberapa pesan kepada Fraksi PKS. Pesan tersebut terdiri, pertama, berharap kepada Fraksi PKS agar dapat benar-benar memperjuangkan RUU ini dapat selesai di tahun 2010. Karena FOZ sudah cukup lama mengawal amandemen ini namun sampai sekarang masih belum berhasil. ”FOZ sudah lebih dari lima tahun mengawal amandemen UU Zakat,” kata Ahmad.

Kedua, berharap agar UU yang dilahirkan nanti isinya menunjukkan adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan dari kondisi yang ada sekarang ini. Sebab jika revisi tanpa perbaikan berarti kehilangan makna.

Ketiga, FOZ sangat berharap adanya dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dari selama yang dilakukan selama ini. Orientasi penyaluran zakat oleh LAZ maupun di BAZ berusaha melayani masyarakat miskin dan membantu masyarakat miskin, tapi kenyataannya kemiskinan masih sangat besar. Dengan adanya perbaikan UU ini diharapkan ada mekanisme dan sistem penanganan kemiskinan yang lebih terarah.

Keempat, dengan adanya UU zakat yang baru, maka justru akan memperkuat soliditas dan kekuatan semua OPZ yang ada. Ukhuwah dan kebersamaan yang terjalin selama ini jangan sampai malah diperuncing jaraknya dan dipersulit ruang geraknya karena adanya UU yang seolah-olah melakukan dikhotomi atau diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. [n]

Index Berita

September 2010(1)

August 2010(6)

July 2010(1)

June 2010(7)

April 2010(1)

March 2010(2)

February 2010(5)

January 2010(4)

December 2009(3)

October 2009(19)

September 2009(3)

August 2009(11)

July 2009(5)

June 2009(40)

December 2008(1)

November 2008(1)

October 2008(2)

August 2008(1)

April 2008(2)

January 2008(1)

October 2007(3)

September 2007(1)

(1)

Imam Syafii Membolehkan Mengambil Paksa Zakat -:- 2010-08-31 11:37:19
Imam As-Syafi’i Membolehkan Mengambil Paksa ZakatOleh Noor Aflah Zakat adalah salah satu rukun Islam dan kewajiban umat Islam yang harus ditunaikan. Banyak sekali ayat Alquran dan hadits yang menegaskan tentang kewajiban zakat. Dalam kitab shahih-nya, Imam al-Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman. Beliau berpesan, ”...Ajarkanlah kepada penduduk Yaman bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat atas harta benda yang mereka miliki. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin yang ada....
Selengkapnya

Layanan/Program

Link