MARHABAN YA RAMADHAN 1434 H. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita. Serahkan zakat Anda kepada Organisasi Pengelola Zakat yang terpercaya.


Seminar dan Peluncuran Buku Standardisasi

Seminar dan Peluncuran Buku Standardisasi

audiensi dg FPG

Training Standarisasi Mutu OPZ Tahap II

Training Standarisasi Mutu OPZ Tahap II

Peresmian Masjid Al Barkah Cigalontang, Tasikmalaya.

Peresmian Masjid Al Barkah Cigalontang, Tasikmalaya.

Silaturrahmi dg Direktur Zakat Yang Baru

Silaturrahmi dg Direktur Zakat Yang Baru

Up Grading Pengetahuan Zakat bagi Para Dai

Penganugerahan ISR Award 2010

Penganugerahan ISR Award 2010

Rapat Kerja Tahun II

Peresmian Pembangunan SDN 02 Timbalun, Padang

ToT Intermediate sebagai tindaklanjut dari ToT Basic

ToT Intermediate sebagai tindaklanjut dari ToT Basic

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Tasik

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Tasik

Training standarisasi mutu OPZ Gelombang II di Bandung

Training standarisasi mutu OPZ Gelombang II

Audiensi dengan Dirjen Bimas Islam Depag

Audiensi dengan Dirjen Bimas Islam Depag

Audiensi Pengurus FOZ dengan Komisi VIII DPR RI

Audiensi FOZ dengan Komisi VIII DPR RI

Audiensi FOZ dengan Fraksi Partai Golkar

Audiensi dengan Fraksi Golkar DPR RI

Pertemuan Dewan Syariah OPZ, Pengurus FOZ dan IAI

Pertemuan DSN MUI, IAI, Dewan Syariah OPZ

Audiensi dengan FPKS

Audiensi dengan FPKS

Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini secara simbolik meletakkan batu pertama

Peletakan batu pertama pembangunan SDN 02 Timbalun, Bungus, Padang

Walikota Padang, Fauzi Bahar bertindak sebagai narasumber, bersama Ketua Umum FOZ, Ahmad Juwaini, pa

Pembentukan Forum Zakat Wilayah Sumatera Utara. Acara ini dibuka oleh Wakil III Gubernur Sumatera Ba

Penyerahan Laporan OPZ secara kolektif dari FOZ kepada Direktorat Zakat Depag

Beberapa pengurus FOZ melakukan audiensi dengan Dir Pajak membicarakan ttg apakah amil membayar paja

Ketua FOZ sedang mendengarkan penjelasan Direktor Pajak, Syarifuddin Alsah di Kantor Pajak, Jl.Gatsu

Segenap Pengurus FOZ melakukan monitoring PSAK Zakat di IAI

Silaturahmi ke Baitul Maal Hidayatullah (Anggota FOZ)

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Forum Zakat dengan Badan Legislasi DPR RI

Usai pelaksanaan ToT, peserta, trainer dan fasilitator foto bersama sebagai kenangan

Sebanyak 23 peserta ikuti pelaksanaan ToT

FOZ IMZ Tanda Tangani Nota Kesepahaman Riset & Pengembangan Zakat

Penandatanganan Nota Kesepahaman FOZ - IMZ

Audiensi Synergy Center FOZ dengan Wali Kota Padang

Synergy Center FOZ ; Pusat Koordinasi dan Informasi Bencana di Sumatera Barat

Synergy Center FOZ

Sekolah Rusak

Para undangan silaturrahmi antar OPZ

Silaturrahmi antar OPZ

Foto bersama para penerima ISR Award

Foto bersama peserta Rakor Fozwil

Rapat Koordinasi Fozwil

Serah Terima Jabatan

Pelantikan dan Raker I FOZ

Pelantikan dan Raker I FOZ

Peserta Munas V FOZ

Seminar-seminar saat Munas

Peserta Munas V FOZ

Sambutan atas nama Gubernur Jawa Timur

Pembukaan Munas V FOZ

World Zakat Forum 2009 : Steering Committe Meeting

Stand FOZ di Festival Ekonomi Syariah II

Stand FOZ di Festival Ekonomi Syariah II

Kerjasama dan dukungan Oganisasi Zakat International

MoU kerjasama dan dukungan IZO

Diskusi RUU Zakat

Monitoring PSAK Zakat

Pembekalan Tim Standarisasi

Tim Penyusun PSAK Zakat

Silaturahmi Dirjen 1

Detail Berita

Panitia Zakat Bukan Amil Tapi Wakil Muzaki -:- 2009-07-22 16:55:40

Maratua Simanjutak

Ketua BAZ Propinsi Sumatera Utara

 

Panitia Zakat Bukan Amil Tapi Wakil Muzaki

Amil zakat adalah orang yang mendapatkan tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Di dalam UU No.38 tahun 1999, sebuah lembaga bisa termasuk dalam kategori amil zakat.

Lalu, bagaimana dengan status panitia zakat yang dibentuk secara insidentil di bulan Ramadhan ? Dapatkah mereka dikategorikan sebagai amil sebagaimana pengertian yang disebutkan di atas. Menurut penjelasan Maratua Simanjutak mengacu pada Al Qur’an Surah at Taubah ayat 103, bahwa amil zakat adalah orang yang mendapatkan delegasi dari pemerintah. “Artinya, amil adalah mereka yang diangkat dan dikukuhkan oleh pemerintah,” tutur Ketua Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Utara menegaskan.

Bangsa Indonesia mengalami masa di mana belum ada ketentuan perundangan-undangan khusus tentang zakat. Pada masa-masa tersebut maka berlakulah ketentuan yang dibuat ahlul halli wal aqdi (perwakilan). Dan fikih mengakui keberadaan Ahlul halli wal aqdi. Sebelum ada ketentuan pemerintah, maka tiga pilar kekuatan yang ada di masyarakat, yaitu ulama, umara dan cendekiawan (atau pemangku adat) menjadi penggantinya. Dialah ahlul halli wal aqdi.. “Maka merekalah yang mengangkat amil. Dan itu berlaku dalam fikih,” tandas Maratua guru besar bidang fikih ini.

Ahlul halli wal aqdi seperti di negara Indonesia, yang bukan Islam adalah berdasarkan ulul amri bisy syaukah (ulul amri karena mempunyai kekuasaan), dan tugas ini ada di MPR/DPR yang membuat UU. Mereka sama statusnya seperti ahlul halli wal aqdi. Oleh karenanya UU yang ditetapkan oleh MPR/DPR, itu diakui oleh fikih. Itulah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dengan lahirnya UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, amil-amil yang diangkat oleh ahlul halli wal aqdi sudah tidak lagi dikatakan amil dan tidak boleh lagi beroperasi. Dan digantikan oleh amil-amil yang diangkat oleh pemerintah. “Menurut ketentuan fikih, mereka tidak boleh lagi beroperasi sebagai amil,” katanya sambil menyayangkan masih banyak orang yang bukan lagi statusnya amil tapi masih beroperasi di masjid-masjid. Padahal mereka sudah beralih fungsi statusnya. ”Kalau dulu dia sebagai amil yang termasuk asnaf delapan, sejak adanya UU No.38 maka statusnya berubah menjadi perwakilan muzaki,” katanya.

Karena sebagai wakil muzaki, maka mereka –yang oleh Maratua diberi istilah Panitia Amil Zakat/PAZ, tetap boleh menerima zakat, tapi bukan untuk dia melainkan untuk asnaf zakat yang jumlahnya 8 golongan. PAZ ini statusnya hanya membantu muzaki. Muzaki harus menyampaikannya dengan ucapan, ’Ini zakat kami untuk disampaikan kepada yang berhak’. Bukan untuk Anda sebagai amil, kata Maratua.  Kebolehan panitia amil zakat ini menerima zakat bukan karena kapasitas dia sebagai amil namun sudah berubah fungsi sebagai wakil muzaki. Ini disebabkan karena sudah ada Undang-undang yang mengatakan zakat ditunaikan melalui amil.

Tidak Punya Hak Amil

Keberadaan panitia sebagai wakil muzaki tidak boleh mengambil yang menjadi hak amil, yaitu seperdelapan. Melainkan dia harus dibiayai oleh amil yang sesungguhnya. Atau didanai muzaki dengan cara memberikan biaya kepada perwakilannya itu. Sama seperti di dalam ketentuan qurban. Panitia tidak boleh mengambil dari nominal qurban melainkan pekurban harus memberikan sejumlah dana tambahan untuk operasionalisasi qurban tersebut. Begitu juga di dalam kepanitiaan zakat. Muzaki seharusnya memberikan dananya kepada panitia sebagai biaya operasional untuk memberikan zakatnya kepada yang berhak. ”Panitia itu harus dibiayai oleh muzaki. Kata dia, sama seperti dalam ketentuan qurban.

Keberadaan UU No.38 tahun 1999 yang menurut Maratua merupakan landasan perubahan status ke amilan panitia Ramadhan harus dipahami masyarakat muslim terutama panitia zakat Ramadhan. Namun karena belum semua masyarakat muslim mempunyai pemahaman seperti maka di sinilah tugas BAZ (Badan Amil Zakat) di daerah untuk melakukan terobosan.

Sebagai Ketua Harian Badan Amil Zakat Propinsi Sumatera Utara, Maratua memberikan solusi permasalahan ini. Pertama, dengan cara meminta kepada BAZ-BAZ yang ada di kecamatan untuk mengangkat mereka menjadi UPZ (Unit Pelaksana Zakat). Panitia di masjid-masjid diangkat menjadi amil resmi oleh BAZ Kecamatan selama tiga tahun sama seperti periode di BAZ Propinsi.

Tugas amil melaporkan jumlah zakat yang dikumpulkan. Mereka tidak perlu menyetorkan tapi hanya melaporkan jumlah zakat yang dihimpun. Zakat fitrah dan zakat maal yang dikumpulkan itu dikembalikan lagi kepada warga sekitar. Propinsi Sumatera Barat tidak membenarkan BAZ Propinsi dan BAZ Kabupaten menerima zakat fitrah. Ketentuan di Sumatera Barat zakat fitrah harus dikembalikan lagi kepada warga sekitar, baik di kecamatan maupun di desa-desa. Amil yang ada di wilayah tersebut harus mengetahui asnaf apa saja yang ada di daerah tersebut.

Dengan dibentuknya UPZ maka amil bisa terhindar dari pengambilan hak terlalu besar. Sebab jika yang ada di daerah tersebut mustahiknya sedikit kalau dibagi rata mustahik yang ada maka bisa jadi amil akan mendapatkan bagian yang besar. ”Inilah yang terjadi di PAZ,” katanya. Sementara jumlah amilnya sedikit dan hanya bekerja antara 5-7 hari di akhir Ramadhan.”Seperti ini kan terlalu besar dan tidak adil. Mereka hanya bekerja antara 5 atau 7 hari sedangkan haknya misalnya 20 persen,” ujarnya.

Manfaat kedua, kalau dibentuk UPZ, mereka tidak perlu tergesa-gesa menyalurkan zakatnya habis di malam Idul Fitri. Zakat yang terkumpul di UPZ bisa dibagikan setelah hari raya. ”Karena zakat tersebut sudah sampai di tangan mustahik (amil). Yang tidak boleh dalam ketentuan agama kan kalau zakatnya belum sampai di tangan mustahik sebelum shalat id. Ini kan jelas sudah sampai. Yang menerima amil kan? Jadi kalau dibagi setelah shalat itu tidak masalah,” jelas Maratua.

Meski demikian, di Sumatera Barat belum semua masjid menjadi UPZ. Karena ada juga yang menolak. Alasannya repot harus membuat laporan. Namun inovasi Maratua layak untuk diterapkan di daerah lain sebagai upaya penataan zakat ke depan. naf


Dibaca : 479 Kali

Share this article on:

Artikel Terbaru

Big Image

Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat -:- 2012-01-25 11:51:04
  Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat Oleh: Fajri Nursyamsi SH *) Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabel akan sulit terealisasi. Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh undang-undang baru dengan judul yang sama (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat baru). Pada proses pembahasannya, UU Pengelolaan Zakat baru disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna t....
Selengkapnya

Layanan/Program

> Bantuan Air Bersih dari YDSF
Bantuan Air Bersih Dari YDSF Warga tiga dusun di ....

> LMI : Zakat itu Lifestyle
  Lembaga Manajemen Infak (LMI) Zakat itu Lifes....

> Dana ZIS Bergulir untuk Pengentasan Kemiskinan
LAZ Dana Peduli Umat (DPU) KaltimDana ZIS Bergulir....

> 'Dilarang Melarang Dhuafa Sakit'
LAZ Nurul Iman PT PAMA Bontang 'Dilarang Mel....

> LAZ Masjig Agung Jawa Tengah
LAZ Masjid Agung Jawa TengahMelalui Ekonomi Produk....

> LAZ Al Mumtaz Pontianak
LAZ Al Mumtaz PontianakMembidik Potensi Infaq deng....

> Gerakan Infak Nasional
Gerakan Infak Nasional (Gina)Agar Harta Lebih Bara....

> Program Indonesia Takwa Baznas
Program Indonesia Takwa BaznasMembantu Kesejahtera....

> LAZ Baitul Maal Bumiputera
LAZ Baitulmal BumiputeraBantu Ekonomi Mustahik den....

> BPZIS Bank Mandiri
BP ZIS Bank MandiriMendorong Budidaya Jamur dengan....

Kolom Ketua :

Artikel :

ImagePotensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat

Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabe

ImageMenata Kesiapan BAZNAS & LAZ Menanggulangi Kemiskinan Pasca UU Pengelolaan Zakat 2011

Mulai akhir tahun 2011 kita memiliki Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu No. 23 tahun 2011. Salah

ImageSinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat

Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dal

Agenda :

ImageSeminar Undang-Undang Zakat
Seminar UU Pengelolaan Zakat 2011. Tempat segera diinformasikan

ImageUNDANGAN TERBUKA UNTUK LAZNAS DAN LAZDA
FOLLOW UP PENGESAHAN UU ZIS 2011

Artikel :

ImagePotensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat

Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabe

ImageMenata Kesiapan BAZNAS & LAZ Menanggulangi Kemiskinan Pasca UU Pengelolaan Zakat 2011

Mulai akhir tahun 2011 kita memiliki Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu No. 23 tahun 2011. Salah

ImageSinergi Zakat dengan Pajak dalam Menyejahterakan Umat

Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dal

Peraturan Zakat :

ImageKeputusan Dirjen Bimas Islam Nomor D-291 Th. 2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI   NOMOR D / 291 TAHUN 2000   &

ImageKep Menag No. 373 Pengganti 581
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 373 TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG N

ImageKep Menag 581
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 581 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG N

Polling!
Silahkan ikuti polling berikut


Saat ini, beberapa Organisasi Pengelola Zakat tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil UU Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Apa harapan Anda?
DIkabulkan seluruh uji materiilnya
Dkabulkan sebagian pasal-pasalnya
Ditolak seluruhnya.
Tampilkan Polling  | Lihat Hasil  | List Polling



Fatal error: Call to undefined function session_is_registered() in /home/ilmupcom/public_html/forumzakat.net/right.php on line 255